Kemandirian Ekonomi jadi Fokus Utama Pemkot Ternate dalam Pengajuan RAPBD Tahun 2026

Senjakota- Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara, resmi mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Pengajuan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, dalam Rapat Paripurna ke-2 masa Persidangan ke-1 tahun 2025, Senin, 3 November 2025.

Tema besar yang diusung dalam RAPBD 2026 adalah “Mewujudkan Ternate yang Mandiri dan Berkeadilan,” sejalan dengan visi jangka menengah Kota Ternate hingga tahun 2029 dengan fokus utama RAPBD adalah memacu kemandirian ekonomi daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Ternate.

Tauhid mengatakan, jika prioritas alokasi anggaran akan menyasar beberapa sektor krusial, meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar (khususnya di wilayah BAHIM), kemudahan akses energi yang berkeadilan, dan optimalisasi program jaminan perlindungan bagi pekerja rentan.

Tantangan Pendapatan dan Strategi Pemkot

Dalam APBD 2025, Pemkot Ternate menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp 1,11 triliun. Namun, hingga akhir Triwulan III 2025, realisasi pendapatan baru mencapai 65,03% atau sekitar Rp 725 miliar. Dari total tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp 100,6 miliar dari target Rp 161,6 miliar. Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi baru terealisasi Rp 624,3 miliar dari target Rp 946,3 miliar.

Wali Kota Ternate mengakui bahwa tantangan terbesar dalam pengelolaan keuangan daerah adalah tingginya ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

“Kondisi ini diperparah dengan kategori kapasitas fiskal Kota Ternate yang masih rendah, serta adanya kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 19,68% atau Rp 189,5 miliar pada tahun 2026,” kata Tauhid.

Menghadapi tantangan tersebut, Tauhid bilang, Pemkot Ternate telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengoptimalkan PAD. Strategi tersebut meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD yang sudah ada, optimalisasi pemanfaatan aset-aset daerah serta sumber daya alam yang dimiliki.

“Penerapan sistem pemungutan pajak dan retribusi berbasis digitalisasi juga akan dilakukan serta penyesuaian regulasi daerah yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD),” ujar Tauhid.

Proyeksi dan Alokasi Anggaran 2026

Untuk tahun 2026, Pemkot Ternate memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp 929,01 miliar, dengan rincian, PAD Rp 148,55 miliar, pendapatan transfer (Pemerintah Pusat dan Provinsi) Rp 773,46 miliar dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 7 miliar

“Secara keseluruhan, RAPBD 2026 mengalami pengurangan sebesar Rp 47,18 miliar dibandingkan dengan proyeksi awal dalam KUA-PPAS, sehingga total pendapatan menjadi Rp 1,08 triliun,” ungkap Tauhid.

Tauhid merincikan, alokasi belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 926,01 miliar, dengan komposisi; Belanja operasi Rp 891,17 miliar (termasuk belanja pegawai dan belanja barang/jasa),belanja modal Rp 27,83 miliar dan belanja tidak terduga Rp 7 miliar.

“Kebijakan belanja daerah akan diprioritaskan untuk mendukung pencapaian target pelayanan publik, mendanai urusan pemerintahan wajib, memenuhi mandatory spending sesuai peraturan perundang-undangan, serta mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan,” kata Tauhid.

“Untuk sektor pembiayaan, Pemkot Ternate menganggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 0. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 3 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS),” timpalnya.

Tauhid juga menekankan pentingnya sinergi antara RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, RENSTRA, dan RENJA OPD untuk memastikan tujuan pembangunan tercapai secara efektif dan efisien.

“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, DPRD, pers, dan media massa untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan konstruktif demi kemajuan Kota Ternate,” tutupnya.