Pemkot Ternate Jawab Sorotan DPRD soal PAD hingga Tunggakan TPP ASN

Senjakota- Pemerintah Kota Ternate merespons sorotan tujuh fraksi DPRD Kota Ternate terkait target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman mengatakan target PAD dalam Perubahan APBD 2026 tetap ditetapkan sebesar Rp159,69 miliar.

Menurutnya, angka tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi riil daerah, kondisi perekonomian, serta prinsip kehati-hatian dalam penyusunan anggaran.

Jawaban tersebut disampaikan Tauhid dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I di Gedung DPRD Kota Ternate, Jumat, 25 September 2026.

“Meski target PAD tidak mengalami perubahan, pemerintah daerah tetap berkomitmen meningkatkan kemandirian fiskal melalui berbagai langkah konkret,” kata Tauhid dalam penyampaian jawaban resmi Pemkot Ternate.

Pemkot Ternate menyiapkan sejumlah strategi untuk mengoptimalkan PAD. Salah satunya melalui digitalisasi transaksi dengan memperluas penggunaan aplikasi Ternate i-PAD, pembayaran berbasis QRIS melalui PT BPRS Bahari Berkesan, pemanfaatan tapping box, hingga pengembangan sistem e-parking.

Selain itu, Pemkot Ternate akan memperbarui data Zona Nilai Tanah (ZNT) di sejumlah kawasan strategis serta menginventarisasi potensi retribusi dari sektor pariwisata, pelabuhan, parkir, dan pasar.

Pemkot juga menindaklanjuti catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2025 terkait piutang daerah. Langkah yang dilakukan meliputi pemutakhiran data, validasi, dan penagihan aktif terhadap piutang pajak dan retribusi daerah.

Transfer Daerah Naik Rp25,56 Miliar

Di sisi lain, pendapatan transfer dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 mengalami kenaikan Rp25,56 miliar.

Dengan tambahan tersebut, pendapatan transfer menjadi Rp820,70 miliar. Kenaikan berasal dari tambahan transfer pemerintah pusat sebesar Rp11,61 miliar dan transfer antar-daerah sebesar Rp13,94 miliar.

Terkait tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Tauhid mengatakan Pemkot Ternate masih melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data.

Pemkot berharap proses tersebut dapat mempercepat realisasi hak daerah dari DBH yang belum diterima.

Sementara itu, belanja daerah dalam Perubahan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp987,52 miliar.

Pemkot Ternate menegaskan belanja tersebut diarahkan dengan prinsip quality of spending, yakni memastikan anggaran yang dibelanjakan memberikan dampak terhadap pelayanan publik.

Sejumlah belanja prioritas meliputi pemeliharaan jalan lingkungan, drainase, penerangan jalan umum, pasar, serta pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan seperti Hiri, Moti, dan Batang Dua.

Pemkot juga menyatakan akan mengendalikan belanja operasional dan pendukung, termasuk rapat serta perjalanan dinas yang dinilai kurang prioritas.

TPP ASN Jadi Sorotan

Salah satu isu yang turut mendapat perhatian DPRD adalah tunggakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN.

Tauhid menyatakan Pemkot Ternate berkomitmen menyelesaikan pembayaran tunggakan TPP yang telah berlangsung sekitar 3–4 bulan. Namun, penyelesaiannya tetap memperhitungkan ketersediaan kas daerah dan ketentuan regulasi.

“Pembayaran TPP akan diselesaikan dalam pembahasan Perubahan APBD 2026 dengan memperhatikan kemampuan kas daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Selain belanja pelayanan dasar, Pemkot Ternate juga menyiapkan dukungan terhadap pengembangan UMKM dan pasar tradisional.

Pemkot turut mendorong pemanfaatan agenda Rakernas XII Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) dengan tema “Ternate Episentrum Rempah Dunia” sebagai bagian dari penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam struktur pembiayaan, Pemkot Ternate menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,68 miliar untuk menyeimbangkan anggaran.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3 miliar dialokasikan sebagai penyertaan modal kepada BUMD PT BPRS Bahari Berkesan.

Tauhid berharap pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat berjalan lancar sehingga Perubahan APBD 2026 dapat ditetapkan secara transparan dan akuntabel serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Ternate.