Fraksi Demokrat Soroti DBH Rp110 Miliar hingga Tunggakan TPP ASN di Ternate

Senjakota- Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Ternate menyoroti sejumlah persoalan fiskal dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2026.

Tiga persoalan yang menjadi perhatian yakni tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp110 miliar, pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang tertunggak 3–4 bulan, serta piutang pajak dan retribusi daerah.

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Ternate, Muslim Sahil, menyampaikan catatan tersebut dalam Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD Kota Ternate 2026.

Muslim mengatakan persoalan DBH yang menjadi hak Pemerintah Kota Ternate perlu mendapat perhatian serius karena hingga kini disebut masih terdapat sekitar Rp110 miliar yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

“Terkait DBH yang menjadi hak Pemerintah Kota Ternate, sampai saat ini tercatat sejumlah Rp110 miliar yang menjadi utang DBH yang belum dibayarkan oleh pemerintah provinsi. Hal ini perlu menjadi perhatian serius untuk ditindaklanjuti,” kata Muslim saat menyampaikan pandangan Fraksi Demokrat.

Selain DBH, Fraksi Demokrat meminta Pemkot Ternate menyiapkan alokasi anggaran untuk menyelesaikan tunggakan TPP ASN yang disebut telah berlangsung sekitar 3–4 bulan.

Menurut Muslim, persoalan tersebut perlu segera ditindaklanjuti mengingat pelaksanaan anggaran 2026 hanya menyisakan waktu sekitar tiga bulan.

” Terdapat tunggakan terhadap pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai sekitar 3 sampai 4 bulan yang perlu disiapkan alokasi anggarannya,” ujarnya.

Fraksi Demokrat juga menyoroti piutang pajak dan retribusi daerah. Muslim meminta Pemkot Ternate mengoptimalkan penagihan terhadap piutang tersebut sebagaimana catatan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2025.

Dorong Penguatan Fiskal

Di luar tiga persoalan tersebut, Fraksi Demokrat menilai kondisi fiskal pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan akibat kebijakan efisiensi anggaran dan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD).

Kondisi tersebut dinilai mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah, sementara kebutuhan pelayanan publik dan beban operasional rutin tetap tinggi.

Karena itu, Fraksi Demokrat mendorong Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate segera menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD tetap berjalan.

Fraksi Demokrat juga mengapresiasi sejumlah langkah Pemkot Ternate dalam memperkuat kapasitas dan kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya tersebut antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, pemutakhiran basis data, peningkatan kualitas pelayanan, serta optimalisasi sistem informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Muslim mengatakan Fraksi Demokrat akan terus mengawal dan mengawasi pengelolaan pendapatan yang dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar target pendapatan daerah dapat tercapai.

“Fraksi kami akan terus mengawal dan mengawasi pengelolaan pendapatan daerah yang akan dilakukan oleh sejumlah OPD terkait, agar target pendapatan daerah dapat tercapai,” katanya.

Fraksi Demokrat pada prinsipnya mengapresiasi penyampaian Rancangan Perubahan APBD Kota Ternate 2026. Fraksi berharap pembahasan bersama pemerintah daerah dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selanjutnya, Fraksi Demokrat menyerahkan pembahasan rancangan tersebut kepada DPRD Kota Ternate dan pemerintah daerah untuk mengikuti tahapan pembahasan hingga penetapan menjadi peraturan daerah.