DPRD Ternate Tunda Pembahasan RAPBD 2026, Ini Penyebabnya

Senjakota- DPRD Kota Ternate menunda rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 pada, Kamis, 20 November 2025.

Penundaan dilakukan karena sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak hadir dan hanya mengirimkan utusan.

Pimpinan OPD yang tidak hadir dalam rapat tersebut antara lain Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ternate.

Wakil Ketua II DPRD Kota Ternate, Jamian Kolengsusu, mengatakan rapat pembahasan RAPBD seharusnya berlangsung pada 20 November 2025 sesuai undangan yang telah disampaikan. Namun, karena yang datang hanya perwakilan, rapat akhirnya ditunda.

Menurutnya, pembahasan tidak bisa dilakukan dengan kehadiran bawahan, seperti kepala bidang, sebab mereka tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan terkait RAPBD 2026.

“Kalau rapat dengan utusan atau bawahan seperti Kabid, itu dinilai tidak efektif karena mereka tidak bisa mengambil keputusan. RAPBD 2026 ini harus pimpinan OPD yang hadir langsung,” ujarnya.

Jamian menambahkan, perwakilan OPD juga tidak dapat menjelaskan secara rinci kebutuhan anggaran yang menjadi pertanyaan DPRD. Padahal, tahap I pembahasan diharapkan sudah final pada 25 November 2025.

Ia menegaskan banyak hal dalam APBD 2026 yang perlu dibahas secara mendalam karena adanya rencana Pemerintah Pusat memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD). Kondisi itu diyakini akan berpengaruh pada postur APBD Kota Ternate.

Karena itu, Pemkot Ternate diminta menghadirkan pimpinan OPD dalam rapat selanjutnya agar dapat menjelaskan secara detail program mana yang diprioritaskan dan mana yang harus dieliminasi.

“Kalau bawahan yang hadir, mereka tidak mampu menjelaskan,” kata Jamian.