Di Balik WTP Ternate, Fraksi Demokrat Singgung Realisasi APBD yang Masih Rendah

Senjakota- Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Ternate mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Namun, fraksi ini juga menyoroti belum optimalnya realisasi sejumlah komponen pendapatan dan belanja daerah.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat, Muslim Sahir, dalam Rapat Paripurna ke-3 dan ke-4 Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2026 DPRD Kota Ternate, dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2025.

“Fraksi kami memberikan apresiasi atas kinerja pengelolaan keuangan daerah Kota Ternate yang berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK,” kata Muslim Sahir dalam rapat paripurna.

Ia menjelaskan, penyampaian Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Wali Kota Ternate telah sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut dia, laporan tersebut telah dilengkapi dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta mencakup ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Meski demikian, Fraksi Demokrat mencatat masih adanya sejumlah komponen yang realisasinya belum optimal. Pada sektor pendapatan, realisasi retribusi daerah tercatat sebesar 52,48 persen, sementara komponen lain-lain PAD yang sah mencapai 49,47 persen.

Selain itu, pendapatan dari dana bagi hasil juga dinilai masih rendah, dengan realisasi hanya sebesar 34,98 persen.

“Ini menjadi perhatian kami agar ke depan pemerintah daerah lebih optimal dalam mengelola potensi pendapatan,” ujar dia.

Dari sisi belanja daerah, Muslim menyebutkan realisasi belanja barang dan jasa mencapai 88,7 persen, sedangkan belanja modal berada pada angka 86,23 persen.

Ia menambahkan, di tengah kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan efisiensi anggaran, Pemerintah Kota Ternate perlu meningkatkan tata kelola keuangan agar capaian pendapatan dan belanja bisa lebih maksimal.

Di sisi lain, Fraksi Demokrat juga mencatat adanya tren positif dalam capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam lima tahun terakhir, capaian tertinggi terjadi pada 2025 yang mencapai 83,97 persen.

“Capaian ini patut diapresiasi karena sebelumnya rata-rata hanya berada di kisaran 50 hingga 60 persen,” kata Muslim.

Fraksi Demokrat pun menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate, serta seluruh jajaran pengelola PAD dan masyarakat yang dinilai berkontribusi dalam peningkatan capaian tersebut.

Namun demikian, pihaknya berharap capaian ini tidak berhenti, melainkan diikuti langkah konkret untuk mengoptimalkan potensi PAD pada tahun-tahun mendatang.

Adapun pembahasan lebih lanjut terkait rincian laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan akan disampaikan dalam pembicaraan tingkat I melalui Badan Anggaran DPRD Kota Ternate.

Fraksi Demokrat menyerahkan sepenuhnya pembahasan Rancangan Perda tentang LPP APBD 2025 kepada DPRD Kota Ternate sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.