Hadiri Rakernas APEKSI, Tauhid: Kolaborasi Jadi Kunci Wujudkan Kota Tangguh

Senjakota- Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menegaskan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mewujudkan kota tangguh di tengah berbagai tantangan pembangunan.

Hal itu disampaikan Tauhid saat menghadiri Dialog Kota Tangguh dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Ballroom Hotel Grand City Hall, Medan, Rabu, 1 Juli 2026.

Menurut Tauhid, pembangunan kota tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat.

“Kuncinya kolaborasi agar kota tangguh bisa terwujud. Pemerintah Kota Ternate juga terus berkontribusi untuk mewujudkan kota tangguh dan bangsa yang berdaulat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ketangguhan kota tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga mencakup kualitas tata kelola pemerintahan, kesiapsiagaan menghadapi bencana, penguatan ekonomi masyarakat, serta partisipasi publik.

“Ketangguhan kota harus dibangun secara menyeluruh dan didukung seluruh pemangku kepentingan agar mampu beradaptasi terhadap perubahan,” katanya.

Dialog bertema “Kota Tangguh Bangsa Berdaulat” itu diikuti 97 wali kota dari seluruh Indonesia dan menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antardaerah dalam menghadapi isu-isu pembangunan ke depan.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menekankan bahwa penguatan kota tangguh menjadi fondasi penting menghadapi berbagai tantangan global, seperti perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan ketidakpastian ekonomi.

“Kota yang tangguh bukan hanya mampu menghadapi tantangan, tetapi juga terus berkembang, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjaga keberlanjutan pembangunan,” ujarnya.

Hanif menambahkan, pemerintah kota memiliki peran sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik dan perlindungan masyarakat, sehingga pembangunan kota tangguh harus dilakukan secara terpadu, mulai dari ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, hingga tata kelola pemerintahan yang responsif.