DPRD Halut Absen Saat Demo Petani, Ketua: Saya Tidak Lihat

Senjakota- Ketua DPRD Halmahera Utara, Christina Lesnussa, mengaku tidak melihat aksi demonstrasi yang dilakukan Front Petani Halmahera Utara di Desa Pune, Kecamatan Galela.

Pernyataan itu disampaikan Christina usai rapat paripurna penyepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027.

“Saya tidak lihat kan,” kata Christina.

Ia menjelaskan, pada waktu bersamaan DPRD tengah menjalankan agenda internal.

“Di sini kan ada kegiatan kemarin, ada rapat dengan komisi-komisi,” ujarnya.

Sebelumnya, Front Petani Halmahera Utara menggelar aksi pemblokiran Jalan Trans Galela-Tobelo di Desa Pune, Senin, 3 Agustus 2026. Aksi itu sebagai bentuk protes atas anjloknya harga kelapa.

Massa juga mendesak Pemkab Halmahera Utara dan DPRD menetapkan harga kelapa Rp3.000 per butir melalui Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Hilirisasi Kelapa.

Berdasarkan pantauan, aksi berlangsung sejak pukul 08.00 WIT hingga sekitar 14.00 WIT. Massa kemudian mengikuti hearing dengan Pemkab Halut dan pihak PT Nico.

Namun, selama aksi berlangsung, tidak ada satu pun anggota DPRD Halmahera Utara yang hadir menemui massa.

Koordinator Lapangan Front Petani Halmahera Utara, Ramji, mengaku kecewa dengan sikap DPRD.

“Kami sangat kecewa dengan ketidakhadiran anggota DPRD, karena aksi ini menyangkut kepentingan petani Halmahera Utara,” kata Ramji.

Menurutnya, DPRD seharusnya berperan mengawal persoalan petani, terutama terkait tuntutan penetapan harga kelapa.

“Seharusnya anggota dewan punya peran penting. Tapi realitanya mereka tidak hadir. Itu artinya tidak peduli dengan masyarakat,” ujarnya.

Ramji menegaskan, pihaknya berharap DPRD ikut memperjuangkan tuntutan penetapan harga kelapa Rp3.000 per butir melalui regulasi daerah.

Penulis: Risal Sadoki | Editor: Ilham