Pemkot Ternate Gandeng Probolinggo Jaga Pasokan dan Stabilitas Harga Pangan

High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) Foto: Istimewa

Senjakota- Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Probolinggo, Jawa Timur, untuk memperkuat stabilitas harga komoditas pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kerja sama tersebut ditandai dengan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) di Kota Probolinggo, Rabu, 2 September 2026.

Kegiatan yang diinisiasi Bank Indonesia itu dihadiri Wali Kota Probolinggo dr H Aminuddin, Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang Abidin Abdul Haris, serta Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Handi Susila.

Rizal mengatakan kerja sama tersebut penting bagi Ternate yang merupakan daerah kepulauan dengan luas daratan sekitar 162,17 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 218 ribu jiwa. Kondisi geografis itu membuat Ternate bergantung pada sektor jasa dan perdagangan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pangan.

“Kota Ternate tidak memiliki lahan pertanian yang cukup dan bukan daerah penghasil pangan. Sekitar 80 persen pasokan kebutuhan pangan kami mendatangkan dari luar Maluku Utara, terutama dari Jawa Timur,” kata Rizal.

Menurutnya, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah menjadi salah satu tantangan dalam pengendalian inflasi di Ternate. Kondisi tersebut dapat memicu kenaikan harga ketika terjadi gangguan distribusi maupun keterbatasan pasokan.

Rizal juga menyebut tingginya kebutuhan pangan di Maluku Utara turut dipengaruhi aktivitas industri ekstraktif dan perusahaan tambang berskala besar. Kondisi itu berdampak terhadap permintaan dan ketersediaan sejumlah komoditas pangan di pasar.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, TPID Kota Ternate bersama Bank Indonesia Maluku Utara rutin melakukan rapat bulanan untuk memantau ketersediaan pasokan dan mengantisipasi potensi kenaikan harga.

Salah satu langkah yang ditempuh yakni membuka jalur pasokan langsung dari daerah produsen, termasuk Kota Probolinggo.

Usai penandatanganan KAD, Pemkot Ternate melanjutkan kegiatan dengan kunjungan lapangan dan sharing session bersama Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) Kota Probolinggo.

Bawang merah menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian karena kerap berkontribusi terhadap inflasi di Kota Ternate ketika terjadi kelangkaan pasokan.

Pemkot Ternate turut membawa lima pengusaha atau pedagang besar komoditas Barito, yakni bawang, rica atau cabai, dan tomat, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengusaha Pemasok Pangan Kota Ternate.

Rizal berharap kunjungan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama bisnis secara langsung antara pelaku usaha Ternate dan pemasok komoditas di Probolinggo.

“Kami mengajak langsung para pelaku usaha pedagang dari Ternate agar usai kunjungan ini terjadi kesepakatan Business-to-Business (B2B) secara komersial dengan Asosiasi Bawang Merah di Kota Probolinggo,” ujarnya.

Pemkot Ternate melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan memfasilitasi serta mengawasi proses kerja sama tersebut.

Langkah itu diharapkan dapat memperlancar rantai distribusi pangan, menjaga keamanan pasokan, serta menciptakan keuntungan yang berimbang bagi petani di Probolinggo, pedagang, dan konsumen di Ternate.

Rizal juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Probolinggo dan Bank Indonesia atas fasilitasi kerja sama tersebut.

“Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan dan stabilitas harga di kedua daerah,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Tutup