Sigofi Gam hingga Kawasi Berseri: Menjaga Tradisi dan Mengatasi Persoalan Sampah di Maluku Utara

Senjakota- Persoalan sampah menjadi tantangan yang kian kompleks di Maluku Utara. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang meningkat, baik di kawasan perkotaan maupun wilayah kepulauan, turut mendorong bertambahnya volume sampah.

Di tengah keterbatasan sarana dan prasarana kebersihan, sejumlah daerah mulai mendorong kolaborasi sekaligus menghidupkan kembali partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Di Kota Ternate, misalnya, terdapat tradisi masyarakat yang sejak dahulu dikenal sebagai Sigofi Gam. Dalam bahasa Ternate, sigofi berarti bersih-bersih, sedangkan gam berarti kampung atau wilayah.

Secara sederhana, Sigofi Gam dimaknai sebagai kegiatan gotong royong membersihkan kampung.

Tradisi tersebut merupakan bagian dari warisan masyarakat Ternate dalam menjaga lingkungan. Catatan sejarah Kesultanan Ternate menyebutkan, Sigofi Gam telah dijalankan para leluhur sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian alam.

Namun, seiring perkembangan zaman, tradisi itu perlahan memudar di tengah masyarakat. Sigofi Gam bahkan kerap dipahami sebatas kegiatan kerja bakti tanpa lagi melekat pada pemaknaan budaya dan nilai sakral yang menyertainya.

Meski begitu, tradisi tersebut masih dipertahankan di lingkungan Kedaton Kesultanan Ternate. Pelaksanaannya diawali dengan doa bersama yang dipimpin bobato akhirat, tokoh agama, atau badan syara di tingkat masyarakat adat (bala kusu sekano-kano).

Upaya menghidupkan kembali partisipasi masyarakat juga mulai dilakukan Pemerintah Kota Ternate melalui skema pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Sejak April 2026, Pemkot Ternate menguji coba skema tersebut di lima kelurahan. Namun, pelaksanaannya masih membutuhkan dukungan teknis, terutama penambahan armada pengangkut sampah.

Kebutuhan itu kemudian dijawab melalui kolaborasi Pemkot Ternate dengan Harita Nickel. Melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), perusahaan menyerahkan satu unit truk pengangkut sampah kepada Pemkot Ternate.

Armada tersebut diperkirakan mulai dioperasikan pada November 2026.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate, Musli Mohamad, menyambut positif bantuan tersebut. Menurutnya, tambahan armada bukan hanya soal penambahan kendaraan, tetapi bagian dari upaya memperkuat pelayanan kebersihan.

“Persoalan persampahan membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan adanya tambahan armada ini, kami berharap kemampuan pelayanan pengangkutan sampah di Kota Ternate dapat semakin ditingkatkan, terutama di wilayah yang membutuhkan pelayanan lebih optimal,” jelas Musli.

Sebagai kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di Maluku Utara, DLH Ternate juga menyiapkan skema operasional baru. Salah satunya melalui pemetaan ulang rute dan jadwal penjemputan sampah.

Langkah tersebut ditujukan untuk memangkas waktu penumpukan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Armada Sampah untuk Halmahera Selatan

Kolaborasi serupa juga dilakukan Harita Nickel dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Satu unit armada pengangkut sampah diserahkan kepada Pemkab Halsel untuk mendukung pelayanan kebersihan. Saat ini, pemerintah daerah masih menyelesaikan proses perakitan dan kelengkapan administrasi sebelum armada tersebut digunakan.

Kepala DLH Halsel, Samsu Abubakar, mengatakan bantuan itu akan mendukung efektivitas pelayanan kebersihan, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk seperti Labuha dan sekitarnya.

“Bantuan ini sangat membantu operasional kami dalam proses menjaga kebersihan di Halmahera Selatan. Kami berharap kolaborasi ini dapat terus berjalan, baik sekarang maupun ke depannya, karena menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama,” ujar Samsu.

Meski dukungan armada dan sarana menjadi bagian penting dalam pengelolaan sampah, Pemkot Ternate dan Pemkab Halsel sama-sama menilai kesadaran masyarakat tetap menjadi faktor utama.

Artinya, penambahan armada tidak akan cukup apabila tidak diikuti kebiasaan masyarakat untuk mengelola dan membuang sampah secara bertanggung jawab.

Kawasi Berseri di Pulau Obi

Upaya membangun sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat juga dilakukan di Desa Kawasi, Pulau Obi, Halmahera Selatan.

Bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Pemerintah Desa Kawasi menandatangani draf Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan Sampah Terpadu.

Perdes tersebut disiapkan untuk memperkuat keberlanjutan Program Kawasi Berseri (Bersih, Sehat, dan Mandiri), sebuah inisiatif kolaboratif antara Pemdes Kawasi dan Harita Nickel yang telah berjalan sejak 2023.

Pertumbuhan industri di Pulau Obi ikut mendorong pertambahan penduduk, termasuk masuknya masyarakat dari luar ke Desa Kawasi.

Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu alasan Pemdes Kawasi memperkuat sistem pengelolaan sampah. Program Kawasi Berseri dirancang sebagai langkah antisipasi terhadap potensi peningkatan volume sampah seiring pertumbuhan penduduk.

Melalui program tersebut, pengangkutan sampah masyarakat dilakukan setiap hari dengan dukungan armada dari program CSR perusahaan.

Layanan pengangkutan tidak hanya menyasar kawasan permukiman baru, tetapi juga permukiman lama di Desa Kawasi. Sampah yang telah diangkut kemudian dibawa ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang berada tidak jauh dari Permukiman Baru Desa Kawasi.

Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Pemdes Kawasi, Bambang Bakir, mengatakan draf Perdes Pengelolaan Sampah disusun untuk menjawab tantangan meningkatnya volume dan jenis sampah di desa tersebut.

Menurutnya, aturan itu diharapkan membuat pengelolaan sampah tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, tetapi menjadi sistem yang dijalankan secara bersama oleh masyarakat, pemerintah desa, dan BUMDes.

Sementara itu, Community Development Manager Harita Nickel, Broto Suwarso, mengatakan penandatanganan draf Perdes menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan sampah dapat berlangsung secara mandiri dan berkelanjutan.

“Hadirnya Perdes Pengelolaan Sampah diharapkan semakin memperkuat fondasi Program Kawasi Berseri sebagai model pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Kawasi. Kolaborasi antara masyarakat, Pemdes Kawasi, BUMDes, kelompok pengelola sampah dan Harita Nickel menjadi modal penting untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh warga,” pungkasnya.

Dari Ternate hingga Halmahera Selatan, pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada armada pengangkut. Infrastruktur tetap dibutuhkan, tetapi keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting agar pengelolaan sampah dapat berjalan sebagai sistem yang berkelanjutan.