Pulau Morotai Fokus Identifikasi Komoditas Unggulan di 51 Desa Transmigrasi

Tim survey IPB dalam agenda FGD bersama Sekda dan OPD di kabupaten Pulau Morotai, yang berlangsung di ruang rapat kantor Bupati Pulau Morotai Foto: Istimewa.

Senjakota- Sebanyak 51 desa di kawasan transmigrasi Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara menjadi fokus survei potensi komoditas unggulan.

Survei ini dilakukan oleh tim dari Fakultas Ekologi Manusia IPB University yang  bekerja sama dengan Kementrian Transmigrasi Nasional.

Survei yang berlangsung selama 26 hari, mulai 1 November 2025, bertujuan untuk mengidentifikasi potensi sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan sebagai komoditas unggulan daerah.

Ketua Tim Survei, Rian Hidayat, menjelaskan bahwa hasil survei ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah berbasis potensi unggulan lokal.

“Data ini akan menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan arah kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya tim survei menggunakan analisis SWOT, Forum Group Discussion (FGD) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat, serta teknologi aplikasi Merdesa Mapps, citra satelit, dan data spasial-sosial untuk mendukung akurasi data. FGD yang digelar pada Selasa, 4 November 2025, dihadiri oleh 14 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai, M. Umar Ali, menekankan pentingnya kolaborasi lintas dinas untuk menyediakan data yang akurat.

“Kami berharap survei ini dapat membuka peluang investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perikanan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata,” katanya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Survei Potensi Komoditas Unggulan Kawasan Transmigrasi, yang dilaksanakan di 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional di seluruh Indonesia.

Hasil survei ini kata Umar, akan dituangkan dalam Buku Profil Wilayah Kawasan Transmigrasi, peta tematik peluang investasi berbasis GIS, dan ringkasan eksekutif potensi investasi per kawasan.

“Pemerintah berharap kegiatan ini dapat memperkuat pembangunan ekonomi berkelanjutan sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia, khususnya di Pulau Morotai,” tutup Umar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Tutup