Dinas PUPR Halsel Kelola Anggaran Rp80 Miliar di 2026, Fokus Infrastruktur Jalan di Sejumlah Zona

Senjakota- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Halmahera Selatan mengelola pagu anggaran sekitar Rp80 miliar pada tahun 2026. Anggaran tersebut disiapkan untuk mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah di Halmahera Selatan.

Kepala Dinas PUPR Halmahera Selatan, M. Idham Pora, mengatakan anggaran tersebut mencakup seluruh kebutuhan belanja, termasuk gaji pegawai dan pembiayaan program pembangunan.

“Secara keseluruhan, pagu anggaran Dinas PUPR tahun 2026 kurang lebih Rp80 miliar. Itu sudah mencakup gaji pegawai dan kebutuhan lainnya, yang insyaallah akan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur di beberapa zona,” ujar Idham saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis, 15 Januari 2025.

Ia menjelaskan, salah satu fokus pembangunan infrastruktur pada tahun 2026 berada di zona II, khususnya pada peningkatan kualitas jalan. Salah satunya adalah rencana pengaspalan (hotmix) jalan di Pulau Kayoa, yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan Seleksi Tilawatil Quran (STQ) di Desa Laromabati, Kecamatan Kayoa Utara.

“Untuk zona dua, kami rencanakan hotmix jalan di Kayoa sebagai bagian dari persiapan STQ di Laromabati, Kayoa Utara,” katanya.

Selain di Kayoa, Dinas PUPR juga merencanakan pembangunan jalan lapen di Kecamatan Makian Barat. Pekerjaan tersebut akan difokuskan pada ruas jalan yang menghubungkan Desa Mataketen dengan empat desa di sekitarnya, dengan panjang sekitar 3 kilometer.

“Ada sekitar empat desa yang akan menikmati pembangunan jalan lapen ini. Panjangnya kurang lebih tiga kilometer, dengan anggaran lebih dari Rp4 miliar yang direncanakan pada tahun 2026,” jelas Idham.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur jalan juga akan dilakukan pada ruas Desa Waringin–Jujame sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Halmahera Selatan.

Meski fokus pembangunan diarahkan ke zona II, Idham menegaskan hal tersebut tidak berarti mengesampingkan wilayah lainnya. Ia menyebut, Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba tetap berkomitmen mendorong pemerataan pembangunan sesuai kebutuhan dan perencanaan daerah.

“Bukan berarti fokus di zona dua lalu wilayah lain dilewatkan. Arahan Pak Bupati jelas, pembangunan harus merata dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah,” pungkasnya.