RKPD 2027 Ternate Digodok, Pemkot Akui Capaian RPJMD Belum Maksimal

Senjakota- Pemerintah Kota Ternate mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik yang digelar di Kantor Bappelitbangda Kota Ternate, Selasa, 3 Februari 2026. Forum ini dipimpin Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly.

RKPD 2027 mengusung tema besar “Penguatan City Branding Ternate Kota Rempah dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Strategis Berbasis Kepulauan Melalui Peningkatan Daya Saing Industri Kreatif, UMKM dan IKM serta Kapasitas Penyandang Disabilitas.” Namun, di balik tema ambisius tersebut, Pemkot Ternate mengakui masih terdapat sejumlah catatan penting dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rizal menyampaikan, Forum Konsultasi Publik menjadi ruang refleksi atas pelaksanaan RPJMD 2021–2029 yang akan memasuki satu tahun implementasi pada 20 Februari 2026.

“Dalam satu tahun ini tentu ada capaian, tapi kita juga harus jujur mengakui masih ada hal-hal yang belum maksimal,” kata Rizal.

Menurut dia, berbagai kekurangan tersebut perlu dievaluasi secara terbuka agar tidak berulang dalam penyusunan RKPD 2027, terutama karena periode tersebut menjadi bagian dari siklus akhir RPJMD.

Ia menegaskan, forum ini seharusnya tidak hanya menjadi agenda formal tahunan, melainkan ruang kritis untuk mengukur kesesuaian antara perencanaan dan realisasi di lapangan.

“Kita harus berani melihat apa yang sudah dicapai dan apa yang belum terwujud. Dari situ, perencanaan ke depan bisa disempurnakan,” ujarnya.

Salah satu persoalan utama yang disorot adalah keterbatasan fiskal daerah. Rizal mengakui, kemampuan anggaran Pemkot Ternate semakin tertekan akibat kewajiban belanja minimum dan penyesuaian fiskal lainnya.

“Kondisi ini menjadi dilema. Di satu sisi, daerah wajib memenuhi belanja minimum. Di sisi lain, kita dituntut menjalankan visi dan target RPJMD,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya konsistensi dan koordinasi antarperangkat daerah agar program yang dijalankan tidak menyimpang terlalu jauh dari indikator kinerja utama maupun proyek strategis yang telah ditetapkan.

“Kalau ada deviasi, itu bukan serta-merta kegagalan. Tapi harus dijelaskan secara objektif, bukan ditutupi,” katanya.

Rizal turut menyinggung pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tengah berlangsung terkait Transfer Keuangan Daerah (TKD). Menurutnya, audit tersebut akan menjadi penilaian penting terhadap dampak pemangkasan maupun penundaan transfer pusat terhadap kinerja daerah.

“Kita harus berhati-hati agar tidak muncul kesan seolah-olah kinerja daerah buruk, padahal ada faktor eksternal yang memengaruhi,” ujarnya.

Dalam forum itu, Rizal juga meminta agar program yang belum menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dapat dikaji ulang. Ia menilai, RKPD seharusnya benar-benar mencerminkan kondisi riil warga, bukan sekadar daftar program normatif.

“Forum ini adalah kompilasi aspirasi sebelum masuk Musrenbang Kota, baik dari bawah maupun dari atas,” ucapnya.

Rizal menegaskan perlunya review RPJMD, setidaknya pada bagian lampiran, untuk menyesuaikan program yang sulit direalisasikan akibat keterbatasan fiskal.

“Tema besar yang kita usung ini adalah mimpi dan cita-cita. Tapi mimpi harus dibarengi seni perencanaan dan penganggaran, supaya tetap berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.

Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 ini turut dihadiri Kepala Bappelitbangda Kota Ternate Thamrin Marsaoly, Sekretaris Bappelitbangda Ronny Aries Setyono, serta Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Maluku Utara Abdul Kadir Dedi Arif.