Dari Data Tak Akurat ke Sistem Terintegrasi: Ternate Uji Coba Digitalisasi Bansos 2026

Senjakota- Persoalan data bantuan sosial (bansos) yang dinilai masih “compang-camping” menjadi sorotan dalam Rapat Awal Gugus Tugas Proyek Percontohan Keterpaduan Layanan Digital di Kantor Wali Kota Ternate, Rabu, 11 Februari 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menegaskan validitas dan sinkronisasi data menjadi pekerjaan mendesak yang harus segera dibenahi.

“Data ini masih compang-camping, belum terpadu, belum relevan, belum ter-update. Ada warga dengan desil yang sama tetapi tidak menerima bantuan. Ini yang harus kita jawab,” tegas Rizal.

Rapat yang dipimpinnya itu turut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rukmini A. Rahman, Kepala Dinas Sosial Burhanuddin Abdul Kadir, jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ternate, para kepala OPD, camat, hingga pejabat struktural.

Menurut Rizal, penunjukan Ternate sebagai pilot project menuntut respons cepat seluruh perangkat daerah. Ia mengingatkan bahwa tenggat waktu pelaksanaan program terus berjalan.

“Kota Ternate sudah ditunjuk menjadi salah satu kota pilot project. Artinya kita harus siap dan merespons cepat dengan deadline waktu yang terus berputar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, digitalisasi bansos pada dasarnya merupakan konsolidasi dari kerja-kerja lama yang kini harus dipetakan dalam satu sistem terintegrasi.

“Ini sebenarnya kerja-kerja lama yang kemudian dicoba untuk diplotting dalam satu data yang terintegrasi, terstruktur, terpadu, dan terarah dengan sistem digitalisasi,” jelasnya.

Rizal menambahkan, persoalan data yang belum sinkron bukan hanya terjadi di Ternate, tetapi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Karena itu, koordinasi lintas instansi, termasuk dengan BPS dan Dinas Dukcapil menjadi kunci agar data penerima bantuan benar-benar akurat.

“Koordinasi kita untuk data tidak ada alasan untuk tidak valid, tidak ada alasan untuk kita kesulitan data, karena semua sekarang digitalisasi,” katanya.

Adapun rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas penetapan Kota Ternate sebagai lokus percontohan digitalisasi bantuan sosial nasional tahun 2026. Ternate menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Maluku Utara yang dipilih pemerintah pusat dalam program ini.

Penunjukan itu menjadi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi penyaluran bantuan sosial melalui sistem berbasis teknologi yang terintegrasi.