Halmahera Utara Raih Peringkat II TLRHP BPK di Maluku Utara

Senjakota- Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara meraih peringkat kedua dalam capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Semester II 2025 di tingkat Provinsi Maluku Utara.

Capaian itu diumumkan dalam rapat pembahasan TLRHP BPK yang digelar pada 6–10 Juli 2026 di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Maluku Utara, Kota Ternate.

Dalam forum tersebut, Halmahera Utara diwakili Inspektur Daerah Tonny Kappuw bersama jajaran Inspektorat.

Berdasarkan data yang diterima, pada penutupan kegiatan Jumat, 10 Juli 2026. Halmahera Utara mencatat persentase TLRHP sebesar 72,10 persen. Angka ini menempatkan Halut di posisi kedua tertinggi se-Maluku Utara, di bawah Kota Tidore Kepulauan yang berada di peringkat pertama dengan capaian 77,73 persen.

Penghargaan atas capaian tersebut diterima langsung oleh Tonny Kappuw.

Sebagai informasi, TLRHP merupakan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK setelah laporan hasil pemeriksaan diterbitkan. Proses ini bertujuan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, menyelesaikan potensi kerugian, serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.

Dalam ketentuannya, setiap pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK paling lambat 60 hari sejak laporan diterima. BPK kemudian melakukan pemantauan berkala atas progres tindak lanjut tersebut.

Semakin tinggi persentase TLRHP, semakin baik pula tingkat kepatuhan pemerintah daerah. Capaian ini menjadi indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari penyimpangan.

Keberhasilan ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam memperkuat akuntabilitas dan tata kelola keuangan daerah.

Penulis: Risal Sodoki | Editor: Ilham