TKD Dipotong, Anggaran PUPR Ternate Amblas: Belanja Modal Tinggal di Bawah Rp 10 Miliar

Senjakota- Pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) berdampak langsung pada kemampuan fiskal Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara.

Salah satu yang paling terpukul adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yang pada tahun 2026 ini hanya mengelola belanja modal di bawah Rp 10 miliar turun drastis dari hampir Rp 100 miliar pada tahun sebelumnya.

Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, Rus’an M. Nur Taib, menyebut pemangkasan TKD membuat hampir seluruh program pembangunan fisik terhenti. Sekitar 90 persen kegiatan belanja modal terpaksa dicoret karena keterbatasan anggaran.

“Dampaknya sangat besar. Tahun lalu anggaran kami mendekati Rp 100 miliar, sekarang bahkan tidak sampai Rp 10 miliar. Hampir semua belanja modal terpangkas akibat pemotongan TKD,” kata Rus’an, Selasa, 20 Januari 2026.

Dengan kondisi tersebut, PUPR Kota Ternate praktis kehilangan ruang untuk pembangunan baru. Anggaran yang tersisa hanya cukup untuk menjaga infrastruktur eksisting agar tetap berfungsi, seperti pemeliharaan rutin jalan, penanganan banjir, dan perbaikan drainase di dalam kota.

“Kami tidak lagi bicara pembangunan besar. Fokusnya hanya mempertahankan kondisi yang ada, terutama jalan dan penanganan banjir di titik-titik rawan,” ujarnya.

Rus’an mengakui, keterbatasan fiskal juga berdampak pada pemerataan pembangunan. Wilayah Bahim masih masuk dalam perencanaan, namun alokasinya sangat minimal.

“Dengan anggaran seperti ini, prioritas kami hanya kebutuhan paling dasar. Bahim tetap ada, tapi porsinya sangat terbatas,” pungkasnya.