Sampaikan LKPJ 2025, Wali Kota Ternate Akui Pengangguran dan Kemiskinan Naik

Senjakota- Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan ke-II Tahun Sidang 2026 DPRD Kota Ternate, Selasa, 4 Maret 2026.

Dalam pidato pengantarnya, Tauhid memaparkan capaian kinerja pembangunan sepanjang 2025, mulai dari pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), hingga kondisi keuangan daerah. Namun, ia juga mengakui adanya kenaikan angka pengangguran dan kemiskinan.

Ekonomi Tumbuh 6,50 Persen

Tauhid menyebut pertumbuhan ekonomi Kota Ternate pada 2025 tercatat sebesar 6,50 persen. Angka ini memang lebih rendah dibanding 2024 yang mencapai 8,85 persen, namun masih berada pada zona positif.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tercatat Rp 9,41 triliun, naik dari Rp 8,83 triliun pada tahun sebelumnya.

Beberapa sektor yang mencatat pertumbuhan tinggi antara lain perdagangan besar dan eceran sebesar 12,16 persen, jasa keuangan 9,97 persen, serta transportasi dan pergudangan 9,57 persen.

Sementara itu, sektor administrasi pemerintahan dan konstruksi mengalami kontraksi, masing-masing minus 0,07 persen dan minus 1,41 persen.

“Sebagai kota berbasis jasa, penguatan sektor swasta dan diversifikasi ekonomi menjadi kunci pertumbuhan yang berkelanjutan,” kata Tauhid.

IPM Tertinggi di Maluku Utara

Di bidang pembangunan manusia, capaian Kota Ternate tergolong tinggi. IPM 2025 mencapai 83,01 poin atau masuk kategori sangat tinggi dan tertinggi di Provinsi Maluku Utara.

Angka harapan hidup tercatat 73,36 tahun. Harapan lama sekolah 15,93 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah 12,09 tahun.

Pemerintah menilai tren ini menunjukkan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara konsisten dalam lima tahun terakhir.

Pengangguran dan Kemiskinan Naik

Meski sejumlah indikator makro membaik, Tauhid mengungkapkan dua indikator strategis mengalami kenaikan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2025 tercatat 6,92 persen, naik dari 6,42 persen pada 2024. Sementara persentase penduduk miskin meningkat dari 3,14 persen menjadi 3,34 persen.

Menurut Tauhid, kenaikan pengangguran dipengaruhi bertambahnya angkatan kerja baru, terutama lulusan SMA dan perguruan tinggi. Di sisi lain, perlambatan pertumbuhan ekonomi turut memengaruhi daya serap tenaga kerja.

Adapun kenaikan angka kemiskinan disebut masih dalam kategori rendah dan relatif terkendali, meski tetap menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Kami mengajak DPRD bersama-sama memastikan arah kebijakan fiskal lebih fokus pada penciptaan lapangan kerja dan percepatan penurunan kemiskinan,” ujarnya.

Realisasi APBD di Atas 83 Persen

Dari sisi keuangan daerah, pendapatan Kota Ternate pada 2025 terealisasi sebesar Rp 926,80 miliar atau 83,12 persen dari target Rp 1,11 triliun.

Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp 132,72 miliar atau 82,11 persen. Pendapatan transfer mencapai Rp 794,08 miliar atau 83,90 persen.

Sementara belanja daerah terealisasi Rp 925,41 miliar atau 83,07 persen dari target. Belanja modal mencatat realisasi tertinggi sebesar 85,93 persen.

Tauhid menegaskan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan disiplin anggaran.

Tahun Pertama RPJMD 2025–2029

Tahun 2025 menjadi tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Agenda prioritas diarahkan pada pelestarian cagar budaya, penguatan keragaman sosial budaya, serta mitigasi kebencanaan untuk pembangunan ruang kota yang mandiri dan berkeadilan.

Sepanjang 2025, Pemkot Ternate juga meraih 17 penghargaan dari pemerintah pusat dan lembaga nasional. Di antaranya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 dari BPK, Paritrana Award Terbaik I, hingga peringkat pertama Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dari KPK di tingkat Provinsi Maluku Utara.

Menutup pidatonya, Tauhid berharap DPRD memberikan rekomendasi konstruktif sebagai bahan evaluasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.

“Sinergi eksekutif dan legislatif menjadi kunci mewujudkan Ternate yang mandiri dan berkeadilan,” tutupnya.