IMM Soroti Dugaan Afiliasi Plt Kepala BPJN Malut dalam Program MBG, Desak Transparansi Pemerintah

Senjakota- Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Maluku Utara meminta pemerintah membuka secara transparan mekanisme pengelolaan yayasan mitra dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Desakan itu muncul seiring sorotan publik terhadap dugaan afiliasi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, dengan salah satu yayasan pengelola program tersebut.

Sekretaris Umum DPD IMM Maluku Utara, Fitriyani Asar, mengatakan program MBG merupakan program strategis nasional yang menggunakan anggaran besar dan menyangkut kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus terbebas dari konflik kepentingan.

“Program MBG tidak boleh dikelola dalam situasi yang menimbulkan dugaan konflik kepentingan maupun kedekatan kekuasaan. Pemerintah harus memastikan seluruh prosesnya berjalan transparan dan akuntabel,” ujar Fitriyani, Senin, 25 Mei 2026.

Menurut dia, pejabat publik memiliki tanggung jawab menjaga integritas serta menghindari keterlibatan dalam aktivitas yang berpotensi menimbulkan persepsi penyalahgunaan pengaruh.

Ia menilai, dugaan keterkaitan Abdul Hamid Payapo dengan yayasan mitra MBG perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Dalam program yang menggunakan anggaran publik, semua pihak harus menjaga etika dan integritas. Jangan sampai muncul persepsi bahwa program sosial dijadikan ruang distribusi kepentingan kelompok tertentu,” kata dia.

DPD IMM Maluku Utara juga meminta Badan Gizi Nasional dan instansi terkait membuka proses penunjukan yayasan mitra MBG, termasuk struktur kepengurusan dan mekanisme verifikasinya.

“Kami meminta pemerintah membuka seluruh data yayasan mitra MBG secara transparan agar publik dapat mengetahui siapa saja yang terlibat dan bagaimana proses penentuannya,” ujar Fitriyani.

Selain itu, IMM menilai pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG harus diperketat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan menggunakan dana negara dalam jumlah besar.

“Program sebesar ini harus diawasi secara ketat agar benar-benar berjalan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Transparansi adalah syarat utama menjaga kepercayaan publik,” ucapnya.