Pemkot Ternate Raih Opini WTP ke-12 dari BPK atas LKPD 2025

Senjakota- Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian ini merupakan yang ke-12 kalinya diraih Pemkot Ternate secara berturut-turut sejak 2014.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abubakar bersama Ketua DPRD Kota Ternate Rusdi A. IM, didampingi Sekretaris Daerah Rizal Marsaoly dan Sekretaris DPRD Aldhy Ali.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD 2025 berlangsung di Auditorium Lantai II Kantor BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Jalan Jati Lurus, Kelurahan Jati, Kamis, 4 Juni 2026.

Nasri menyampaikan apresiasi atas capaian opini WTP yang kembali diraih pemerintah daerah. Ia menilai, hasil tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik.

“Ini merupakan opini WTP yang ke-12 sejak 2014. Tentu ini patut kita syukuri dan menjadi hasil kerja keras seluruh perangkat daerah,” ujar Nasri.

Meski demikian, Nasri menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Ia meminta agar seluruh rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK dapat segera ditindaklanjuti secara optimal.

Menurut dia, tindak lanjut rekomendasi menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Harapan saya, rekomendasi yang diberikan bisa segera ditindaklanjuti. Ini penting agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik ke depan,” katanya.

Nasri juga mengungkapkan bahwa dalam dua tahun terakhir, tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan telah berjalan cukup teratur. Hal itu dinilai sebagai indikator positif dalam tata kelola pemerintahan.

Ia turut mengapresiasi kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkontribusi dalam mempertahankan opini WTP hingga saat ini.

“Dengan kerja keras seluruh OPD, Alhamdulillah opini WTP bisa terus dipertahankan sampai 2025. Ke depan tentu harus kita jaga dan tingkatkan lagi,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu memastikan tidak ada lagi rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu lama, guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.