Anggaran Pokir DPRD Ternate 2026 Dipastikan Raib Akibat Pemangkasan TKD

Senjakota,- Kabar kurang sedap menghampiri DPRD Kota Ternate. Anggaran pokok pikiran (Pokir) untuk tahun 2026 dipastikan hilang. Hal ini merupakan imbas dari kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 189 miliar.

Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman mengungkapkan, bahwa penyusunan APBD 2026 akan menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

“APBD 2026 nanti hanya akan mengutamakan kepentingan masyarakat,” ungkap Tauhid saat diwawancarai awak media usai menggelar rapat konsultasi bersama Pimpinan DPRD Kota Ternate, Jumat, 17 Oktober 2025.

Dengan adanya pemangkasan TKD, Tauhid bilang, anggaran aspirasi DPRD atau Pokir menjadi salah satu yang terkena dampak.

“Kemungkinan Pokir tidak tergambar di 2026. Dan itu sudah diterima oleh rekan-rekan DPRD,” imbuh Tauhid.

Tak hanya itu, Tauhid mengakui efek dari pemangkasan anggaran ini juga berpotensi meluas ke perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satu contohnya adalah rencana penggabungan Dinas Ketahanan Pangan (Ketpang) dengan Dinas Pertanian.

“Tapi kita fokus dulu pada penyusunan APBD 2026, minimal sebelum November sudah disampaikan ke DPRD Ternate,” tandasnya.

Semantara itu, Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A. I’m, menjelaskan bahwa koordinasi ini dilakukan untuk membahas skema penganggaran akibat pengurangan dana TKD.

“Paling lambat akhir bulan sudah ada penyampaian APBD 2026. Namun, gambaran umum yang disampaikan Pak Wali adalah sudah pasti program kegiatan yang lain akan dikurangi akibat dampak TKD tersebut,” ungkapnya.

“Yang diutamakan adalah program mendasar yang berdampak langsung ke masyarakat. Kami DPRD juga sepakat hal itu yang dilakukan Pemerintah Kota Ternate. Sedangkan perampingan OPD diserahkan ke Pemkot langsung,” tambahnya.

Dengan hilangnya anggaran Pokir ini, DPRD Kota Ternate dipastikan harus memutar otak untuk tetap dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat di tengah keterbatasan anggaran.