Pemkot dan DPRD Ternate Matangkan Pembahasan RAPBD 2026

Senjakota- Pemerintah Kota Ternate bersama DPRD menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) menjelang pembahasan tahap satu akhir Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 di Kantor DPRD Kota Ternate, Sabtu, 22 November 2025.

Pertemuan ini difokuskan untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menyamakan persepsi terkait dinamika anggaran tahun depan.

Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, mengatakan rapat pra-tahap akhir tersebut digelar untuk meminimalisir potensi Daftar Inventaris Masalah (DIM) saat pembahasan final.

“Dengan instrumen pra-tahap ini, kita sudah berdiskusi sehingga hal-hal yang mungkin muncul saat pembahasan akhir bisa lebih mudah diselesaikan,” ujar Rizal.

Menurut Rizal, salah satu poin yang kembali ditekankan DPRD adalah optimalisasi pendapatan daerah. Sejumlah objek pajak dan retribusi turut dibahas, seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga retribusi persampahan.

Banggar menilai capaian PAD hingga akhir tahun menunjukkan tren positif. Melihat kondisi tersebut, DPRD menilai beberapa objek pajak berpotensi dinaikkan pada 2026. Namun, keterbatasan data membuat DPRD meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) menyiapkan skema yang realistis.

“Sebagai Ketua TAPD, saya telah meminta BP2RD menyusun skema objek mana saja yang bisa dinaikkan dan secara rasional mampu memberikan kontribusi terhadap PAD,” kata Rizal.

DPRD juga melihat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sebagai momentum untuk memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola pendapatan. Mereka didorong mencari sumber PAD baru sekaligus mengoptimalkan potensi yang sudah ada.

Selain pendapatan, Banggar dan TAPD turut membahas kebutuhan anggaran untuk program Universal Health Coverage (UHC) dan sejumlah layanan wajib yang harus masuk dalam RAPBD 2026.

Rizal menambahkan perlunya review terhadap RPJMD. Menurutnya, beberapa indikator dan program teknis dalam dokumen tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan 2026 dan berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan.

“Kalau program teknis dalam RPJMD tidak ada di 2026, maka tentu kita tidak akan mampu mencapai target yang sudah ditetapkan. Ini harus ditinjau kembali agar tidak muncul penilaian bahwa pemerintah gagal memenuhi indikator RPJMD,” ujarnya.

Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, mengatakan rapat Banggar tersebut menjadi sarana penyamaan persepsi terkait struktur APBD 2026. Ia menyebut sejumlah OPD optimistis kondisi anggaran akan lebih baik karena adanya kebijakan pusat yang mengembalikan beberapa pos pendanaan.

Meski optimistis, Amin menegaskan perlunya menyesuaikan belanja dengan pengurangan TKD.

“Banggar dan TAPD sudah satu persepsi bahwa skema anggaran 2026 harus mempertimbangkan urgensi program prioritas yang sudah diakomodir,” tuturnya.

Ia juga meminta OPD pengelola pendapatan menyusun langkah inovatif untuk menutup potensi kebocoran PAD tahun depan.

Rapat ini menjadi bagian dari rangkaian pembahasan RAPBD 2026 yang kini memasuki fase krusial. Menjelang pembahasan tahap satu akhir yang dijadwalkan pekan depan, Pemkot dan DPRD berharap seluruh perbedaan persepsi dapat dirampungkan.

“Intinya, kami ingin agar sebelum masuk tahap satu akhir, semua sudah selaras sehingga tidak ada lagi masalah di pembahasan final,” tutup Amin.