Banggar dan TAPD Sepakat Koreksi Target Pendapatan RAPBD Ternate 2026

Senjakota- Badan Anggaran DPRD Kota Ternate dan TAPD Pemkot Ternate sepakat melakukan koreksi target pendapatan daerah dalam pembahasan akhir tahap pertama RAPBD 2026. Penyesuaian dilakukan menyusul turunnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Ketua DPRD Ternate Rusdi A. Im menjelaskan, postur RAPBD 2026 yang dirancang Pemkot berada pada angka Rp929 miliar lebih. Meski ada tambahan pendapatan sekitar Rp11 miliar dari optimalisasi pajak dan retribusi, kenaikan itu dinilai tidak signifikan.

“Pengurangan TKD berdampak langsung pada program dan kegiatan prioritas,” ujarnya usai rapat di Kantor BPKAD, Senin, 24 November 2025.

Ia menambahkan, belanja wajib tetap harus dijalankan, namun sejumlah program di OPD akan mengalami penyesuaian.

Sementara itu, Sekda yang juga Ketua TAPD, Rizal Marsaoly, mengatakan rapat bersama Banggar merupakan finalisasi sebelum penandatanganan RAPBD 2026 yang dijadwalkan Rabu malam. Dalam rapat, Banggar mendorong peningkatan pendapatan sekaligus memastikan belanja yang menyentuh masyarakat tetap menjadi prioritas. “Belanja minimum sudah terpenuhi, termasuk TPP pegawai,” jelasnya.

Rizal juga mengungkapkan bahwa Pemkot masih membutuhkan tambahan anggaran dari Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi. Pemprov Malut masih memiliki tunggakan sekitar Rp60 miliar ke Pemkot Ternate.

“Jika dibayarkan, beban APBD untuk layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, dapat berkurang,” tuturnya.

Total TKD yang diterima Ternate pada 2026 sebesar Rp600 miliar lebih. Setelah belanja wajib, Rizal mengungkapkan, tersisa sekitar Rp35 miliar untuk dibagi ke OPD berdasarkan program prioritas.

“Sejumlah OPD akan mengalami penurunan anggaran cukup signifikan. Harapannya kondisi bisa kembali normal tahun depan,” kata Rizal.

Banggar juga mengingatkan agar pelayanan dasar tetap berjalan. Pemkot telah mengusulkan ratusan miliar rupiah program kepada pemerintah pusat melalui berbagai kementerian.

Rizal menambahkan, RAPBD 2026 masih dikoreksi, termasuk penambahan alokasi untuk program UHC. Saat ini UHC baru dianggarkan Rp5 miliar.

“Jika DBH dibayar, kami komitmen melunasi tunggakan UHC sebesar Rp14 miliar,” tutupnya.