DPRD dan Pemkot Ternate Sahkan APBD 2026 Rp937 Miliar

Senjakota- DPRD Kota Ternate bersama Pemerintah Kota Ternate resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 senilai Rp937,15 miliar. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan I tahun 2025.

Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menjelaskan bahwa APBD yang disetujui akan diarahkan untuk mendukung program pelayanan publik dan kesejahteraan aparatur daerah.

“Gambaran umum pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 yang telah disetujui bernilai Rp940,15 miliar,” kata Tauhid.

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp159,69 miliar, pendapatan transfer Rp773,46 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp7 miliar.

Sementara belanja daerah ditetapkan sebesar Rp937,15 miliar, dengan rincian:

Belanja operasi: Rp897,12 miliar

Belanja modal: Rp33,03 miliar

Belanja tidak terduga: Rp7 miliar

Adapun pengeluaran pembiayaan pada 2026 direncanakan sebesar Rp3 miliar.

3.584 PTT Resmi Jadi PPPK Paruh Waktu

Dalam rapat tersebut, Tauhid turut menyinggung capaian reformasi birokrasi Pemkot Ternate, yakni pengalihan status 3.584 Pegawai Tidak Tetap (PTT) menjadi PPPK Paruh Waktu.

Ia mengucapkan selamat kepada para pegawai yang kini resmi menjadi bagian dari ASN Kota Ternate.

“Saya berharap status baru ini semakin memperkuat dedikasi, etos kerja, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Tauhid juga menyampaikan apresiasi bagi seluruh pendidik di Kota Ternate dalam momentum peringatan Hari Guru Nasional pada 25 November 2025.

Ternate Tuan Rumah JKPI 2026

Tauhid menambahkan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena Ternate dipercaya menjadi tuan rumah Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI).

Ia menilai agenda tersebut membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan Ternate sebagai Kota Rempah kepada delegasi dari berbagai daerah.

““Momentum ini memberi peluang besar bagi pelaku UMKM untuk kita memperkenalkan Kota Rempah, Kota Ternate dengan budaya, sejarah, dan potensi ekonomi kreatif kepada seluruh delegasi dari berbagai daerah di Indonesia,” tuturnya.

Tekanan Fiskal dan Instruksi Wali Kota

Meski menghadapi penurunan signifikan pada Transfer ke Daerah (TKD), Tauhid memastikan Pemkot Ternate tetap berkomitmen menjaga stabilitas pelayanan publik serta kesejahteraan aparatur.

Ia meminta seluruh pimpinan perangkat daerah menjalankan seluruh program APBD 2026 secara bertanggung jawab—terutama program yang menyentuh layanan publik, pemulihan ekonomi, penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta pengendalian inflasi.

“APBD 2026 merupakan tahapan implementasi 18 program prioritas RPJMD Kota Ternate 2025–2029, sehingga pelaksanaannya perlu menjadi perhatian serius,” pungkasnya.