Bahas PAD dan Pariwisata, DPRD Buton Sambangi DPRD Ternate

Senjakota- DPRD Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Ternate, Maluku Utara, Rabu, 3 Desember 2025.

Rombongan diterima Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, didampingi anggota DPRD, Tasman Balak.

Kunjungan kerja tersebut merupakan kunjungan kedua DPRD Kabupaten Buton ke Kota Ternate. Kali ini, lima anggota DPRD Buton datang untuk berbagi informasi terkait peran pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pariwisata.

Koordinator kunjungan kerja DPRD Kabupaten Buton, Sumarli, mengatakan pihaknya tertarik berkunjung ke Ternate karena potensi pariwisata yang dinilai sangat besar.

“Kami melihat potensi pariwisata Kota Ternate luar biasa dan Ternate dikenal sebagai Kota Rempah-Rempah. Itu yang membuat kami tertarik datang ke sini,” ujar Sumarli.

Ia menambahkan, Ternate juga menjadi pintu masuk utama ke Maluku Utara sebelum wisatawan melanjutkan perjalanan ke daerah lain. Kondisi tersebut dinilai relevan dengan Kabupaten Buton yang juga merupakan wilayah kepulauan.

“Kami ingin berbagi pengalaman bagaimana mendistribusikan pergerakan orang dari kota utama ke pulau-pulau lain. Ini penting karena Buton juga daerah kepulauan,” katanya.

Selain itu, Sumarli menyebut hubungan budaya antara Buton dan Ternate telah terjalin sejak masa Kesultanan, sehingga kerja sama dan pertukaran informasi dinilai perlu untuk pengembangan daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, menyampaikan bahwa DPRD Kabupaten Buton banyak menggali informasi terkait pengelolaan pariwisata dan transportasi laut.

“Mereka ingin mengetahui bagaimana pengelolaan pariwisata di Kota Ternate, termasuk transportasi laut, karena kondisi wilayah kita hampir sama,” ujar Amin.

Amin menambahkan, penguatan PAD menjadi penting di tengah adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang dialami hampir seluruh daerah di Indonesia.

“Kondisi ini menjadi momentum bagi daerah untuk tidak terlalu bergantung pada TKD, tetapi harus memperkuat PAD dan mengelolanya secara maksimal,” jelasnya.

Terkait transportasi laut, Amin menjelaskan tidak semua pelabuhan di Kota Ternate dikelola Pemerintah Kota. Sejumlah pelabuhan masih dikelola oleh Pelindo, sementara pelabuhan di Batang Dua, Hiri, dan Moti dikelola Pemkot Ternate.

“Ke depan, pemerintah kota perlu mempertimbangkan pengelolaan pelabuhan laut secara lebih optimal untuk mendukung peningkatan PAD,” pungkasnya.