Pemkot Ternate Usulkan Jalan dan Revitalisasi Pelabuhan di Musrenbang RKPD Malut 2027

Senjakota- Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 dengan menitikberatkan pada percepatan pelayanan dasar, penguatan konektivitas wilayah, pengembangan ekonomi unggulan, serta hilirisasi sumber daya alam.

Forum yang berlangsung di Bela Hotel, Kamis, 7 Mei 2026 itu menjadi ruang sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, terutama untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang belum terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, mengatakan sinergi lintas pemerintahan menjadi kunci agar program prioritas dapat berjalan optimal.

“Yang dilihat dari paparan pemerintah provinsi mengenai infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan menjadi skala prioritas,” kata Tauhid.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate mengusulkan sejumlah program strategis, dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur jalan.

Tauhid menjelaskan, usulan tersebut telah masuk dalam program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) sepanjang 33 kilometer yang mencakup 22 ruas jalan. Program ini meliputi rekonstruksi jalan di Batang Dua serta perbaikan ruas jalan di wilayah Kota Ternate dan Pulau Moti.

Menurut dia, usulan tersebut telah diverifikasi oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara dan direncanakan mulai direalisasikan pada 2026 hingga 2027.

Selain infrastruktur jalan, Pemkot Ternate juga mengusulkan revitalisasi pelabuhan di wilayah terluar guna memperkuat konektivitas antarpulau.

Namun, realisasi program tersebut bergantung pada proses pengalihan aset dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat agar dapat ditangani oleh Kementerian Perhubungan.

Adapun pelabuhan yang diusulkan meliputi Dufa-Dufa, Batang Dua, Pelabuhan Semut, dan Pulau Hiri. Dari empat lokasi tersebut, tiga pelabuhan telah siap untuk proses pengalihan aset, sementara Pelabuhan Hiri masih menghadapi kendala pembebasan lahan.

“Kalau yang lain asetnya sudah milik pemerintah daerah, tinggal pengalihan saja ke pemerintah pusat,” ujar Tauhid.

Melalui usulan tersebut, Pemkot Ternate berharap dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat agar pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah dapat dipercepat, khususnya di daerah kepulauan.