Reses DPRD Ternate, Sartini Hanafi Temukan Masalah Infrastruktur hingga Ketiadaan Anggaran PMT Posyandu

Senjakota- Anggota DPRD Kota Ternate, Sartini Hanafi, menemukan sejumlah persoalan saat menggelar reses masa persidangan II tahun 2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) IV Ternate Utara.

Dalam kegiatan itu, Sartini turun bersama sejumlah anggota DPRD dari dapil yang sama, di antaranya Muhammad Syaiful, Mochtar Bian, Marni Ahadi, Sundari Sofyan, Zulfikri Andili, dan Rusdi A IM.

Mereka menyambangi beberapa kelurahan di Kecamatan Ternate Utara, seperti Soa, Kasturian, hingga Sangaji Utara. Hasilnya, berbagai keluhan mencuat, mulai dari persoalan infrastruktur hingga minimnya dukungan anggaran untuk layanan dasar.

“Kami menemukan keluhan di kelurahan hampir semuanya sama, yakni masalah infrastruktur dan sarana prasarana. Contohnya di Kelurahan Sangaji Utara, ada fasilitas seperti printer yang sudah rusak,” ujar Sartini, Selasa, 13 Mei 2026.

Tak hanya itu, persoalan lain juga terungkap saat rombongan menyambangi Kelurahan Kasturian. Sartini mengaku menerima laporan dari kader posyandu terkait tidak adanya anggaran untuk Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita.

“Waktu kami di Kasturian, ada kader posyandu yang menyampaikan kalau tidak ada anggaran PMT. Katanya, anggaran itu pernah ada, tapi hanya sekali, untuk beli kacang hijau dari lurah. Setelah itu sudah tidak ada lagi,” ungkapnya.

Untuk memenuhi PMT ini , Sartini menyebut, para kader posiyandu mengambil inisiatif untuk membuat celengan sukarela yang nantinya diperuntukan untuk membeli kudapan berupa kacang hijau untuk nantinya diberikan kepada ibu.

“Jadi dorang (mereka) buat celengan yang di isi 1000 rupiah. Nantinya uang itu dipakai untuk memenuhi PMT,” ucap Sartini.

Padahal, menurut Sartini, program PMT memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan ibu dan anak, terutama dalam upaya pencegahan stunting.

“PMT ini sangat penting, karena berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi ibu dan balita. Ini juga bagian dari upaya mengatasi masalah gizi kurang dan stunting, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan, program tersebut seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah, sejalan dengan kebijakan nasional dalam percepatan penurunan angka stunting.

“Kalau mengacu pada program Presiden dalam penanganan stunting, seharusnya PMT ini dianggarkan secara berkelanjutan, supaya kebutuhan gizi ibu dan balita benar-benar terpenuhi,” lanjutnya.

Sartini menduga, persoalan tidak adanya anggaran PMT ini tidak hanya terjadi di Kelurahan Kasturian, tetapi berpotensi juga dialami kelurahan lain di Kota Ternate.

“Nanti akan kami cek lagi, apakah ini hanya di Kasturian atau juga terjadi di kelurahan lain. Kalau memang merata, berarti ini harus segera menjadi perhatian serius pemerintah,” tandasnya.