Pemkot Ternate Siapkan 5 Kelurahan Jadi Percontohan Pengelolaan Sampah

Penumpukan sampah di TPA Buku Deru-deru, Ternate. Foto: Ilham/senjakota

Senjakota- Pemerintah Kota Ternate menyiapkan pola baru pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat dengan menjadikan lima kelurahan sebagai proyek percontohan atau pilot project.

Program ini dirancang untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah mulai dari rumah tangga hingga tempat pembuangan akhir (TPA).

Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, mengatakan Wali Kota M. Tauhid Soleman telah meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mempercepat persiapan program tersebut.

Lima kelurahan yang menjadi lokasi percontohan masing-masing mewakili lima wilayah kecamatan, yakni Ternate Selatan, Ternate Tengah, Ternate Utara, Ternate Barat, dan Kecamatan Pulau Ternate.

“Pak Wali meminta agar lima kelurahan ini segera dipercepat sebagai pilot project pengelolaan sampah berbasis partisipatif,” kata Rizal, Rabu, 4 November 2026.

Dalam skema tersebut, pemerintah akan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari kecamatan, kelurahan, RT/RW, Dasawisma, PKK, LPM, tokoh pemuda, tokoh masyarakat hingga tokoh agama.

Pengelolaan sampah nantinya dilakukan secara terpadu. RT dan RW akan berperan dalam mengoordinasikan pengambilan sampah dari rumah warga untuk selanjutnya dibawa ke tempat penampungan sementara sebelum diangkut menuju TPA.

Pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi melalui peraturan wali kota (Perwali) dan keputusan wali kota untuk mengatur mekanisme pelaksanaan program tersebut.

Salah satu perubahan yang disiapkan adalah skema retribusi sampah. Pada lima kelurahan percontohan, pungutan retribusi sampah yang selama ini melekat pada tagihan air PDAM direncanakan tidak lagi diberlakukan.

Sebagai gantinya, pengelolaan dan penarikan retribusi akan dilakukan melalui mekanisme yang dikelola langsung di tingkat kelurahan dengan melibatkan RT/RW.

Rizal mengakui persoalan sampah di Ternate tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan armada pengangkutan, tetapi juga kesadaran masyarakat.

Karena itu, pemerintah ingin membangun sistem yang tidak hanya mengandalkan petugas kebersihan, tetapi juga menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pengelolaan sampah.

Setelah diterapkan di lima kelurahan, program tersebut diharapkan dapat diperluas secara bertahap ke seluruh kelurahan di Kota Ternate.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Tutup